Partai Demokrasi Kebangsaan Kutai Timur

"Jangan Ngotot Pertahankan Kabinet Gemuk"

Sidang umum MPR dan pemilihan presiden dan wakilnya sudah selesai. Sabtu 14 Maret 1998 ini kabinet baru akan diumumkan akhir minggu ini. Untuk mereka-reka bagaimana format kabinet mendatang, sejumlah usul dan ide dikemukakan. Salah satu ide yang dilontarkan adalah soal perampingan kabinet. Ide ini menjadi marak ketika TB. Silalahi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengomentari perampingan kabinet. Kabarnya ide yang dilontarkan Menpan Silalahi bermula dari pembicaraannya dengan Ryaas Rasyid, Rektor Institut Ilmu Pemerintahan.

Ryaas mengaku gagasan perampingan itu disampaikan ke Menpan Silalahi dan mendapat perhatian serius. Menurut anggota Fraksi Karya Pembangunan ini, perampingan kabinet bisa membawa Indonesia keluar dari masa krisis dan sekaligus mempersiapkan diri memasuki era globalisasi. "Dengan perampingan akan ada banyak anggaran yang bisa dihemat. Dengan jumlah kabinet yang lebih ramping, bisa dihemat sekitar seratus trilyun rupiah," kata lelaki berjenggot ini yakin.

Untuk mengetahui bagaimana detil ide perampingan kabinet mendatang, berikut wawancara Hani Pudjiarti dari TEMPO Interaktif dengan Ryaas Rasyid. Wawancara berlangsung di sela-sela sidang umum MPR, Rabu (10/3) lalu di Senayan, Jakarta. Petikannya :
________________________________________
Setelah duet Soeharto dan Habibie dilantik nanti, kabinet seperti apa yang dibutuhkan Indonesia untuk mengatasi krisis seperti sekarang?

Saya menyarankan perampingan kabinet. Ide itu pertama kali saya cetuskan pada Nopember tahun lalu. Alasan saya, dalam krisis seperti sekarang, beban pemerintah sangat berat karena biaya operasional relatif besar. Memang ada pendapat bahwa tak perlu perampingan, anggaran departemen saja yang dipotong. Tetapi timbul pertanyaan, apakah pembentukan kementerian yang banyak dengan anggaran sedikit justru tak akan bertambah gawat? Masyarakat akan terbebani dan para menteri akan berpikir bagaimana memperoleh anggaran di luar jabatan itu.

Dengan penduduk 200 juta dan kondisi krisis, satu-satunya jalan keluar adalah perampingan kabinet. Perampingan menunjukkan kepada masyarakat dan dunia bahwa kabinet nanti akan bekerja lebih efisien. Bila tetap mempertahankan kabinet besar, hanya menunjukkan bahwa Indonesia banyak persoalan. Kabinet besar semakin menyulitkan pengambilan keputusan, menyulitkan koordinasi dan komunikasi yang efektif.

Perampingan seperti apa yang Anda inginkan?

Sekali lagi soal perampingan sangat mendesak sekali. Di masa krisis sekarang kita tidak perlu ngotot mempertahankan kabinet yang gemuk. Seharusnya kita melakukan penghematan atau diet ketat. Caranya, perampingan dengan seleksi ketat agar kabinet lebih kompetitif. Formasi pemerintahan yang ramping akan mengembalikan krisis kepercayaan masyarakat.

Menurut Anda bagaimana formasi perampingan itu?

Ada beberapa departemen strategis yang selama ini tumpang tindih berhimpit. Ini mesti dirampingkan dengan cara digabung. Misalnya Menteri Pertanian digabungkan dengan Menteri Kehutanan dan Pangan. Lalu menteri Setneg disatukan dengan Sekretaris Kabinet. Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Lembaga Administrasi Negara. Selanjutnya Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dirampingkan dengan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Menteri Sosial digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja. BKKBN dijadikan satu dengan Departemen Kesehatan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikembalikan ke Departemen Dalam Negeri dan menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Agraria seperti dulu. Kantor Pemuda dan Olah Raga tidak usah ditangani oleh seorang menteri, tapi cukup masuk ke Ditjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian juga Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Depparpostel) tidak perlu lagi jadi departemen. Untuk Pariwisata bisa dibentuk Badan Pariwisata Nasional (Banas). Sedangkan Pos dan Telekomunikasi dijadikan satu ke Departemen Perhubungan. Lingkungan Hidup tidak usah ditangani oleh seorang menteri, karena persoalan ini merupakan persoalan masyarakat umum. Lebih bagus dan pas dibuat Badan Lingkungan Hidup yang walaupun dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden (Keppres), tetap memiliki power dan keleluasaan berbeda dengan pemerintah.

Kemudian saya sependapat menteri urusan peranan wanita tidak perlu lagi, karena selama ini hanya simbol dan sifatnya seremonial saja. Untuk memajukan wanita tidak perlu Menteri UPW. Saya kira semua departemen dan warga masyarakat bertanggung jawab memajukan kaum wanita. Sebagai wanita rasional tidak terlalu bangga karena ada perempuan harus ada Menteri UPW. Toh menteri lain bisa dijabat perempuan, mengapa tidak? Kemudian ada baiknya Menteri Olah Raga dimasukkan saja ke Depdikbud.

Dengan perampingan itu, berapa idealnya jumlah menteri nanti?

Bila melihat kabinet sekarang, jumlah menteri ada 38 orang. Maka nantinya harus dikurangi. Pengurangan ini berdasarkan efisiensi dan anggaran, sebaiknya Kabinet Pembangunan VII nanti berjumlah sekitar 19-20 orang menteri. Suatu kekeliruan besar kalau Kabinet Pembangunan VII nanti masih berformat besar. Minimal dengan jumlah itu perilaku feodal dan acara seremonial yang menghabiskan dana besar bisa dihemat dan dialokasikan kepada kebutuhan lain yang lebih penting.

Bagaimana dengan kedudukan menteri-menteri koordinasi?

Bila kita menyepakati perampingan, otomatis kita tidak memerlukan Menko. Menko itu diperlukan karena kabinet besar, sehingga tidak bisa dikoordinasikan langsung oleh presiden. Secara logika, bila dilakukan perampingan tidak akan ada Menko lagi.

Bagaimana pengaturan anggaran bila perampingan ini diterapkan?

Anggaran disesuaikan dengan administrasi dan tugas. Tidak ada aturan atau ketentuan baku bila perampingan dilakukan akan begini-begini. Saya melihat bila perampingan kabinet dilakukan bisa menghemat sekitar Rp 80-100 trilyun. Tentu jumlah itu sangat berguna di masa krisis seperti sekarang.

Anda bilang menghemat seratus trilyun, bisa dijelaskan bagaimana hitung-hitungannya?

Jumlah seratus trilyun hanya hitung-hitungan kasar untuk menghemat biaya operasional kabinet nanti. Bila kita menghitung rata-rata misalnya satu departemen memerlukan sekitar tiga sampai lima trilyun untuk lima tahun. Kalau dikalikan dua puluh departemen seperti sekarang sudah berapa jumlahnya? Itu baru menteri departemen, belum ditambah menteri koordinator, menteri negara dan lembaga setingkat menteri. Dengan total keseluruhan sekitar tiga puluh sembilan atau empat puluh menteri, termasuk pejabat setingkat menteri seperti Pangab, Jaksa Agung dan Gubernur BI, berapa anggaran yang mesti dikeluarkan? Dengan perhitungan menghemat seratus trilyun, itu bisa didapat bila dari jumlah besar tadi dirampingkan menjadi sembilan belas atau dua puluh menteri. Maka, otomatis untuk anggaran operasional dan kebutuhannya bisa ditekan sehemat mungkin. Minimal pengeluaran satu departemen bisa ditekan sampai Rp 2-4 trilyun selama lima tahun.

Bila perampingan ini terjadi, bagaimana mengantisipasi rekrutmen dan restrukturisasi pegawainya?

Justru dengan semangat perampingan, rekrutmennya jadi sangat selektif. Karena tempat yang tersedia sedikit dan beban yang dipikul berat. Jadi sumber daya manusianya harus yang betul-betul meyakinkan. Hanya orang-orang yang berkualifikasi tinggi yang bisa masuk. Secara teknis perampingan itu bisa dilakukan. Buktinya ketika restrukturisasi Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, dalam sekian bulan bisa beres. Indonesia memiliki kemampuan itu dan tidak perlu diragukan.

Anda sangat yakin perampingan kabinet nanti bisa dilaksanakan?

Bukan soal yakin dan tidak, tetapi harapan saya demikian. Saya tahu ini kelihatannya memang agak sulit, apalagi nampaknya Pak Harto kurang suka dengan ide ini. Saya dengar dari beberapa teman, Pak Harto akan mempertahankan komposisi sekarang dan hanya melakukan sedikit perubahan. Dan bila itu terjadi, akan menimbulkan kekecewaan publik.

Mengapa demikian?

Terlepas dari langkah apa pun yang diambil pemerintah, akan menunjukkan tingkat kepekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Masyarakat akan mempertanyakan apakah kabinet ini cukup efisien dan efektif? Padahal rapor kabinet kemarin nilai rata-ratanya C semua.

Rakyat membutuhkan kabinet yang baik dan mampu mengembalikan kepercayaan yang kini mengalami krisis. Tentu tantangan yang dibutuhkan bukan seperti yang diinginkan Amien Rais, sim salabim dalam waktu satu semester sudah kelihatan kerjanya. Itu hanya khayalan. Masyarakat membutuhkan kepercayaan pada kabinet mendatang. Mereka berharap orang yang terpilih harus bisa dipercaya menyelesaikan masalah. Bahwa penyelesaiannya memerlukan dua tiga tahun, yang penting bisa dipercaya. Dengan dasar kepercayaan, masyarakat punya harapan. Sekarang masyarakat membutuhkan harapan supaya tidak jatuh dan frustasi

Selengkapnya...

Ryaas Rasyid, mantan Menteri Negara Otonomi Daerah yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), mendeklarasikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Minggu (28/7), di Hotel Indonesia, Jakarta. Dengan para pendiri yang terdiri dari kaum intelektual, yakni Ryaas Rasyid dan Herman Haeruman, PPDK berkomitmen memberikan budaya berpolitik yang berbeda dari partai lainnya.

Hadir dalam acara pendeklarasian partai tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Sjahrir.

Ryaas Rasyid sebagai Presiden PPDK dalam pidato politiknya mengatakan, PPDK akan menjadi partai politik yang nasionalis, pluralis, dan religius. Partai tersebut diharapkan menjadi jawaban di tengah maraknya politik aliran. PPDK juga mengedepankan persatuan bangsa.

Menurutnya, dengan para pendiri yang terdiri dari kaum intelektual, partai ini akan menjadi partai yang berbeda dari banyaknya pilihan partai saat ini. Dengan kehadiran kaum intelektual, PPDK menawarkan proses politik yang lebih cerdas dengan tawaran solusi, rasionalitas, dan logika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kami hanya mengandalkan logika dan rasionalitas, bukan pengikut tradisional," ujarnya.

Dikatakan, sebagai kaum intelektual, keterlibatannya di partai politik tidak akan membuatnya terjebak ke dalam perilaku elite politik saat ini. "Saya cukup berpengalaman dalam urusan publik. Berhubungan dengan masyarakat bukan hal yang baru bagi saya," ujar Ryaas.

Selengkapnya...